Rapat Koordinasi TKPK Kota Kediri Tahun 2018
RAPAT KOORDINASI TKPK KOTA KEDIRI TAHUN 2018
Ruang Rapat Kilisuci Pemerintah Kota Kediri
Selasa, 05 Juni 2018
Sebagai upaya mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, TKPK Kota Kediri melakukan rapat koordinasi lintas sektor dalam mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri. Rapat Koordinasi TKPK tahun 2018 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Bertempat di Ruang Rapat Kilisuci Pemerintah Kota Kediri. dihadiri oleh tim TKPK Kota Kediri. Rapat di Pimpin oleh Pjs Walikota Kediri, Dr. Ir. Jumadi, MMT. Rapat kali ini membahas tentang analisis kemiskinan Kota Kediri tahun 2017 serta langkah-langkah pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri. Hadir pada kesempatan tersebut narasumber, Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi Darmasto, SE selaku sekretaris TKPK Kota Kediri dan Kepala BPS Kota Kediri Ellyn T Brahmana.
Pjs Walikota Kediri, Dr. Ir. Jumadi, MMT menyampaikan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku. Kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas SDA dan SDM. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan peraturan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup, perilaku, atau budaya individu/kelompok yang mendorong terjadinya kemiskinan. perlu kajian mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kota Kediri, apakah kemiskinan di Kota Kediri termasuk kemiskinan natural, strukturalau kemiskinan kultural.
Plt. Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto, SE selaku Sekretaris TKPK Kota Kediri menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen. namun capaian ini masih dibawah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2 persen dan Nasional sebesar 10,12 persen. dan menempati urutan ke 11 (sebelas) dari yang terendah di Jawa Timur. peningkatan ini disebabkan diawal tahun 2017 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada masyarakat / konsumen berdaya 900 VA, dan 40 persen masyarakat Kota Kediri adalah pengguna listrik berdaya 900 VA sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri. disamping itu. peningkatan inflasi di Kota Kediri tahun 2017 yang disebabkan adanya peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) sertakenaikan harga beras yang terjadi selama 8 bulan ditahun 2017 juga menjadi faktor penyumbang peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri.
Berbagai inovasi dan program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah Kota Kediri, mulai dari program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial berbasis individu/keluarga/rumah tangga (Kluster I) , program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat(Kluster II), program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil mikro dan menengah (Kluster III). serta program penanggulangan kemiskinan berbasis program murah pro rakyat/program lainnya (Kluster IV). Namun kita sadari bahwa antara upaya yang dilakukan dengan hasilnya belum berjalan linier atau belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri. oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara mendasar dan disertai komitmen yang kuat untuk merealisasikannya secara sistemik, sinergis antar lintas sektor dan lintas pelaku kebijakan serta harus dilaksanakan secara sustainable / berkelanjutan sampai masyarakat miskin mampu menikmati kesejahteraan secara hakiki sekaligus memiliki kapasitas keberdayaan dan kemandirian yang memadai. disamping itu, perlu adanya grand desain penanggulangan kemiskinan daerah / Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) serta peningkatan kinerja TKPK dan penguatan kapasitas kelembagaan TKPK Kota Kediri agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Dukungan data yang akurat dan up to date juga sangat penting dalam menentukan sasaran penerima program-program penanggulangan kemiskinan, baik program dari pusat maupun daerah sehingga tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Dalam upaya penyediaan data kemiskinan daerah yang up to date dan valid, TKPK Kota Kediri telah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Basis Data Terpadu (SINBAD) yang berisikan data by name by address masyarakat Kota Kediri dengan kesejahteraan 0-40% terendah. dan tahun 2018 TKPK Kota Kediri juga akan melakukan updating data terpadu PPFM Kota Kediri yang nantinya data hasil updating digunakan sebagai acuan OPD dan Pemerintah Pusat dalam menentukan sasaran program – program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri.
Di akhir rapat, Kasubid Pemerintahan dan Sosbud menyampaikan tentang Website terbaru TKPK Kota Kediri serta Sistem Informasi Basis Data Terpadu (SINBAD).